Kawal Program Prioritas Presiden, BSKDN Serap Masukan Strategis dari Daerah
- Istimewa
"Kita lakukan evaluasi setiap triwulan. Dengan evaluasi yang rutin, kita bisa mengetahui hambatan yang terjadi di lapangan sekaligus mencari solusi secara bersama-sama," ujarnya.
Ahmad Luthfi juga menekankan bahwa pengendalian inflasi merupakan bagian penting dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif. Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai langkah konkret, termasuk menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Menumbuhkan ekonomi baru itu salah satunya dengan mengendalikan inflasi. Ini harus kita lakukan bersama-sama, termasuk melalui penetrasi harga bahan pokok yang didukung oleh BUMD," katanya.
Di bidang kesehatan, Ahmad Luthfi juga menyoroti pentingnya pemerataan akses layanan kesehatan hingga tingkat desa. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah melalui program Spesialis Keliling (Speling) yang melibatkan rumah sakit dan tenaga medis spesialis.
"Dokter spesialis kita terjunkan langsung ke desa-desa dengan melibatkan seluruh rumah sakit. Dengan cara itu, peta jalan kesehatan masyarakat desa dapat dipantau bersama oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi yang sangat strategis dalam menyukseskan 10 Program Prioritas Presiden.
Menurutnya, program-program prioritas tersebut merupakan bagian dari cetak biru pembangunan nasional yang telah dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Namun demikian, implementasi dan keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kinerja pemerintah daerah.
"Sehebat apa pun visi dan rancangan pembangunan nasional, pada akhirnya kebijakan itu akan diuji di daerah. Karena di daerah lah seluruh program pemerintah bertemu dan dilaksanakan," ujarnya.
Aria Bima juga mengingatkan pentingnya data yang akurat sebagai fondasi penyusunan kebijakan publik. "Tanpa data yang hidup, kebijakan akan kehilangan alamat. Kebijakan yang berdiri di atas data yang usang, tidak tervalidasi, atau tidak diperbarui secara berkala hanya akan melahirkan keadilan yang semu," pungkasnya.