Jamaah Furoda Gagal Berangkat, Wakil Ketua DPRD Jateng Setya Arinugroho: Harus Ada Kepastian dan Keadilan

“Perubahan sistem dari muassasah ke syarikah ini tentu sedikit banyak membawa dampak, termasuk jalur furoda. Maka, pemerintah dan DPR harus proaktif mengatur dan mengawasi agar perlindungan terhadap jemaah tetap terjamin,” tambahnya.

DPRD Jateng, lanjut Ari, berkomitmen untuk terus mendorong adanya solusi hukum dan perlindungan yang jelas terhadap jamaah pemegang visa non-kuota, serta penyelesaian masalah yang baik antara jamaah furoda dan pihak travel.

“Kami akan kawal agar tidak ada lagi jamaah yang merasa ditelantarkan. Harus ada tanggung jawabdari semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji furoda,” pungkasnya.