Menteri PANRB Berbicara Tentang Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun

Jateng –Pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp 500 triliun untuk penanggulangan kemiskinan. Namun, sayangnya, anggaran besar ini belum diterapkan dengan baik dan kadang-kadang hanya digunakan untuk pertemuan di hotel.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan pandangannya. Ia mengatakan bahwa memang ada beberapa kegiatan ASN yang membahas tentang kemiskinan, tetapi menekankan bahwa ini tidak seluruhnya dari anggaran Rp 500 triliun yang ditujukan untuk kemiskinan.

Menurut Anas, studi banding dan diseminasi program kemiskinan mungkin terjadi di hotel. Namun, ini bukanlah bagian dari anggaran Rp 500 triliun yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan. "Presiden ingin agar anggaran yang tersedia digunakan untuk program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat," ujarnya dalam siaran pers pada Minggu (29/1/2023).

Anas juga menyebutkan bahwa perjalanan dinas, berdasarkan data Kementerian Keuangan, mencapai puluhan triliun pada tahun 2022. Ia menyatakan bahwa ini sedang dipilah dan dinilai untuk menentukan yang perlu dan yang tidak perlu. Sebagai contoh, di Kementerian PANRB, sosialisasi kebijakan sudah dilakukan secara daring dan memiliki forum konsultasi tematik setiap hari dengan petugas yang bisa dihubungi.

Menurut Anas, semua konsultasi dilakukan secara online untuk mempermudah seluruh daerah. Tidak perlu lagi datang ke Jakarta. Seperti pekan lalu, mereka menerima kunjungan pemimpin daerah dari Sumatera yang datang untuk berkonsultasi tentang reformasi birokrasi dan kemiskinan. Ia menyatakan bahwa setiap hari ada 10 daerah yang datang, dan biayanya bisa sangat besar. Oleh karena itu, mulai 2023, konsultasi dilakukan secara online.

Anas juga menyebutkan bahwa mulai tahun ini, penilaian indeks Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB tidak hanya dilakukan pada akhir tahun, tapi juga dilakukan sejak awal tahun.

Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, membuka suara terkait anggaran pengentasan kemiskinan sekitar Rp 500 triliun yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Ia menjelaskan bahwa meskipun ada kegiatan ASN yang membahas soal kemiskinan, namun bukan sepenuhnya dari anggaran tersebut. Anas juga menambahkan bahwa Kementerian PANRB sudah memfokuskan sosialisasi dan konsultasi secara daring agar tidak membutuhkan perjalanan dinas. Mulai 2023, penilaian Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan dilakukan sejak awal tahun. 

Halaman Selanjutnya

Anas juga mencontohkan program stunting sebagai bagian dari ekosistem pengentasan kemiskinan yang sudah diawasi sejak Januari 2023. Program Reformasi Birokrasi tematik pengentasan kemiskinan ini merupakan dukungan penguatan tata kelola birokrasi untuk mencapai target penurunan kemiskinan menjadi 7% pada 2024.