Jateng Bergerak, Menyatukan Kekuatan Menghapus Angka Putus Sekolah

Wakil Ketua DPRD Jateng Setya Arinugraho
Sumber :
  • Istimewa

Jateng – Jawa Tengah memiliki mimpi besar. Mencerdaskan seluruh anak-anak bangsa tanpa kecuali. Dalam mewujudkan mimpi itu, Pemprov bersama DPRD bergerak cepat dan konkret. Tidak hanya berbicara visi, tetapi sudah melangkah pada eksekusi.

Wakil DPRD Jateng Dorong Digitalisasi dan Profesionalisme Pengelolaan Parkir di Banyumas

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Ari Nugraha mengatakan, hingga pertengahan 2025, sebanyak 15.000 anak putus sekolah telah dibiayai dan difasilitasi kembali ke pendidikan. Ini adalah bagian dari gerakan terpadu yang menyasar Anak Tidak Sekolah (ATS).

Mereka yang sebelumnya tersingkir dari sistem pendidikan akibat keterbatasan ekonomi, geografi, maupun kondisi sosial. Namun, pekerjaan belum selesai. Data menunjukkan masih banyak anak di Jawa Tengah yang belum kembali ke bangku sekolah.

Sarif "Kakung" Dorong Optimalkan BLK di Jateng

"Bagi kami, satu anak pun yang putus sekolah adalah panggilan moral yang tidak boleh diabaikan," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Setya Arinugroho

Photo :
  • Istimewa.
Nurul Furqon Minta Ditjen SDA Percepat Penanggulangan Rob Sayung

Setya Ari menegaskan pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, legislatif, dunia usaha, masyarakat sipil, dan seluruh orang tua—semua harus menjadi bagian dari solusi.

Pihaknya mendorong tiga pendekatan solutif yang sedang dan akan terus dikawal. Pertama Perluasan Program Wajib Belajar 12 Tahun dan Peningkatan Daya Jangkau. "Kami akan memperluas intervensi pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Program Paket A, B, dan C akan terus ditingkatkan kualitas dan keterjangkauannya," ujarnya.

Kedua Pendekatan Pekerjaan Sosial Terintegrasi. Penanganan ATS tidak hanya soal membangun sekolah. Tetapi juga pendampingan sosial, penguatan keluarga, dan advokasi individu. Ketiga Digitalisasi dan Kolaborasi Inklusif. Melalui integrasi data di level desa dan sekolah, pemerintah daerah dapat dengan cepat mengidentifikasi dan menindaklanjuti ATS.

DPRD mendesak percepatan digitalisasi data ATS di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk mempercepat intervensi. "Kami di DPRD Jateng berkomitmen mengawal anggaran pendidikan inklusif, termasuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar Daerah, subsidi pendidikan kejar paket, serta insentif kepada lembaga-lembaga pendidikan alternatif seperti PKBM yang telah terbukti berperan strategis," tambahnya.

Seluruh kepala daerah, camat, kepala desa, dan elemen masyarakat, mari kita bentuk Gerakan Jateng Sekolah Lagi sebagai panggilan moral dan aksi nyata. Mari kita jemput anak-anak kita yang hari ini tidak berada di kelas, dan pastikan mereka besok berada di barisan masa depan bangsa. "Jawa Tengah tidak akan pernah besar jika membiarkan satu anak pun tertinggal," tegas Setya Ari Nugraha.