Kawal Program Prioritas Presiden, BSKDN Serap Masukan Strategis dari Daerah
- Istimewa
Jateng – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat pengawalan terhadap implementasi Program Prioritas Presiden melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch II.
Forum strategis ini sebagai sarana untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan tersebut dilakukan guna memastikan program prioritas nasional dapat terlaksana secara efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
"Program prioritas nasional tidak boleh berjalan terpisah dari perencanaan dan penganggaran daerah. Karena itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar setiap program dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat serta dilaksanakan sesuai dengan kapasitas dan karakteristik masing-masing daerah," ujar Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungoi di Lorin Solo Hotel Kota Surakarta pada Jumat, 5 Juni 2026.
Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, keberhasilan Program Direktif Presiden sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sinergi kebijakan, tata kelola yang baik, serta sistem monitoring dan evaluasi yang mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang operasional.
Menurutnya, berbagai program prioritas Presiden, seperti pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, Makan Bergizi Gratis, pembangunan tiga juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, pemeriksaan kesehatan gratis, Sekolah Garuda, hingga penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan agenda strategis yang harus dikawal bersama oleh seluruh jajaran pemerintahan.
Dia menjelaskan, BSKDN hadir mendukung fungsi pembinaan dan pengawasan Kemendagri melalui penguatan analisis kebijakan dan monitoring evaluasi berbasis data. Dalam konteks tersebut, BSKDN terus memperkuat fungsi Policy Hub sebagai simpul strategis yang menghubungkan data, analisis, isu lapangan, rekomendasi kebijakan, hingga pros pengambilan keputusan
"Melalui forum ini, kami di BSKDN tidak hanya menerima laporan, tetapi juga menghimpun berbagai insight dari daerah terkait capaian, tantangan, serta kebutuhan dukungan kebijakan. Masukan tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, pentingnya evaluasi berkala untuk memastikan implementasi program prioritas Presiden berjalan optimal di daerah.
