Megawati Tak Punya Handphone karena Sering Disadap, Begini Aturan Main Penyadapan di Indonesia

Namun demikian, berikut ini adalah ringkasan mengenai cara kerja penyadapan di institusi Indonesia, terutama yang dilakukan oleh badan intelijen atau penegak hukum:

1. Persetujuan dan Izin Hukum

Penyadapan di Indonesia umumnya hanya dapat dilakukan dengan izin dari pengadilan atau persetujuan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, atau Badan Intelijen Negara (BIN).

Proses ini diatur dalam undang-undang, misalnya dalam UU KPK atau UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

2. Teknik Penyadapan

Teknik penyadapan melibatkan teknologi khusus untuk menangkap komunikasi, baik melalui telepon, pesan teks, atau platform online. Alat penyadapan biasanya dimiliki oleh lembaga terkait dan dioperasikan secara rahasia untuk menangkap data komunikasi, baik yang berupa suara, pesan teks, maupun aktivitas online.

3. Pengawasan dan Monitoring Data

Halaman Selanjutnya

Setelah data disadap, data yang direkam diawasi dan dianalisis untuk mengidentifikasi bukti kejahatan atau indikasi pelanggaran hukum. Proses ini memerlukan ahli analisis data dan kriptografi yang dapat memastikan integritas dan akurasi informasi yang dikumpulkan.