Demi Indonesia Damai, GMPK Tegaskan Dukungan untuk Presiden Prabowo!
Jakarta – Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (GMPK) turut menyoroti perkembangan dinamika sosial-politik nasional yang memanas beberapa hari terakhir. Ketua Umum DPP GMPK, Alayk Mubarrok mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, aparat keamanan, maupun massa aksi, untuk mengutamakan dialog konstruktif sebagai solusi utama dalam menyelesaikan persoalan kebangsaan.
“Kami mengajak seluruh elemen untuk menjaga persatuan dan ketertiban serta menghindari provokasi yang dapat memecah belah, serta berkomitmen menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif," kata Alayk dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Senin (1/9/2025).
Dalam pernyataannya tersebut, Alayk menegaskan dukungan terhadap Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam membuka ruang partisipasi publik yang demokratis demi menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara.
"Kami menegaskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang dilakukan dengan tertib, damai, dan bertanggung jawab," ujar Alayk.
Alayk juga menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan dan beberapa korban lainnya dalam insiden yang terjadi selama gelombang aksi. Alayk menyatakan bahwa GMPK secara tegas menolak segala bentuk kekerasan, penjarahan, dan tindakan destruktif yang menciderai semangat demokrasi dan merugikan masyarakat luas.
“Secara tegas ksmi menolak segala bentuk kekerasan, penjarahan, dan aktivitas destruktif lainnya. Sebab segala bentuk tindakan provokatif, destruktif, maupun perusakan fasilitas umum dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas serta menciderai esensi dari demokrasi itu sendiri,” tutur dia.
Menanggapi langkah-langkah yang diambil pemerintah, GMPK mengapresiasi respon cepat dan terbuka Presiden Prabowo dalam menyampaikan sikap resmi melalui siaran pers. Hal ini dinilai sebagai wujud komitmen pemerintah terhadap prinsip keterbukaan dan perlindungan hak-hak rakyat.
