Jurus Kepala BGN Sudaryono Agar MBG Tepat Sasaran: Integarasikan Data NIK
- Istimewa
Jateng - Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah strategi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah yang memiliki angka stunting tinggi dan sangat tinggi. Langkah ini diambil agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dalam mengatasi persoalan kekurangan gizi di Indonesia.
Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan pemerintah akan memanfaatkan peta sebaran stunting yang dimiliki Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai dasar penentuan lokasi pembangunan maupun aktivasi dapur MBG.
Menurutnya, daerah yang telah memiliki fasilitas SPPG akan segera dioptimalkan, sedangkan wilayah yang belum memiliki dapur MBG akan menjadi prioritas pembangunan berikutnya.
"Nanti ada beberapa dapur MBG atau SPPG yang kita fokuskan di daerah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi. Kalau sudah ada dapurnya segera kita aktivasi, kalau belum ada maka kita fokus membangunnya terlebih dahulu sambil terus memperbaiki layanan di daerah yang sudah berjalan," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Strategi tersebut didasarkan pada data Kementerian Kesehatan yang menunjukkan masih besarnya jumlah masyarakat yang mengalami kekurangan asupan gizi.
Sudaryono mengungkapkan, sekitar 40 persen masyarakat Indonesia yang berada pada kelompok ekonomi terbawah (kuintil 1 dan 2) masih berada di bawah standar kesehatan akibat kurangnya konsumsi kalori dan protein. Kondisi tersebut diperkirakan dialami oleh sekitar 116 juta penduduk, sehingga membutuhkan intervensi gizi secara berkelanjutan melalui Program MBG.
BGN juga mencatat terdapat 182 kabupaten/kota dengan kategori stunting sedang, 220 kabupaten/kota berkategori tinggi, serta 92 kabupaten/kota yang masuk kategori sangat tinggi.
Data tersebut, lanjut Sudaryono, menjadi acuan untuk menentukan wilayah yang membutuhkan percepatan layanan pemenuhan gizi.
"Selain membenahi SPPG yang sudah berjalan, kami juga mempersiapkan intervensi langsung dengan pemberian gizi yang sesuai kebutuhan, khususnya di daerah-daerah yang angka stuntingnya tinggi dan sangat tinggi," ujarnya yang dikutip dari Antara.
Data NIK Jadi Kunci Penyaluran MBG Tepat Sasaran
Untuk memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan, pemerintah mengintegrasikan data penerima manfaat berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
