Grading SPPG, Langkah BGN Bangun Kepercayaan Masyarakat
- VIVA
Jateng – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembenahan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Salah satu langkah yang ditempuh adalah menerapkan grading atau penilaian secara bertahap terhadap dapur penyedia layanan MBG di berbagai daerah.
Dosen Pasca Sarjana sekaligus Pengamat Kebijakan Publik Universitas Nasional (Unas) Jakarta Dr. Hilmi Rahman Ibrahim, S.Sos M.Si., menilai kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola sekaligus membangun kembali kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program MBG.
Menurut Hilmi, grading menjadi bagian dari upaya pembenahan organisasi yang dilakukan BGN agar penyelenggaraan program berjalan lebih terukur, transparan, dan memberikan manfaat yang semakin optimal kepada masyarakat.
"Saya kira apa yang dilakukan oleh institusi BGN dengan grading, dengan semacam visi barunya dalam penataan organisasi, adalah bagian dari langkah-langkah atau upaya untuk memberikan kepercayaan kepada publik," ujar Hilmi kepada awak media, Rabu 11 November 2026.
Dia menilai, sejumlah langkah pembenahan yang dilakukan BGN dalam beberapa bulan terakhir mulai menunjukkan arah perubahan dalam tata kelola program. Hal tersebut terlihat dari upaya membangun sistem pengawasan dan penguatan organisasi yang lebih terukur.
Hilmi mengatakan, kepercayaan masyarakat atau public trust merupakan salah satu variabel utama dalam keberhasilan organisasi publik.
Karena itu, setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah perlu mampu menunjukkan manfaat nyata sekaligus menghadirkan tata kelola yang transparan.
Dalam konteks tersebut, penilaian terhadap dapur SPPG dinilai penting untuk memastikan kapasitas pelayanan sesuai dengan fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki masing-masing dapur.
Terlebih, pada tahap awal, BGN memfokuskan grading terhadap dapur di Pulau Jawa yang telah melayani sedikitnya 2.500 penerima manfaat. Penilaian mengacu pada sejumlah indikator, terutama sarana dan prasarana yang berkaitan dengan keamanan pangan.
Kapasitas pelayanan setiap dapur nantinya juga akan disesuaikan secara proporsional dengan fasilitas fisik yang tersedia, seperti jumlah kompor dan perangkat pendingin makanan.
Hasil penilaian ditentukan langsung oleh BGN Pusat melalui pemantauan lapangan. Langkah ini diharapkan menghasilkan evaluasi berdasarkan kondisi riil sehingga penyesuaian kapasitas dapur tidak hanya mengacu pada data administratif, tetapi juga kemampuan operasional di lapangan.
