Diskursus Pembentukan Provinsi Jasela, Setya Arinugroho Minta Kajian Ilmiah
- Istimewa.
Jateng – Isu pemekaran wilayah di beberapa daerah di Jawa Tengah cukup santer dan menjadi perhatian. Termasuk salah satunya diskursus perihal pembentukan Provinsi Jasela (Jawa Tengah Selatan).
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho menegaskan tidak menolak rencana pembentukan Provinsi Jasela. Namun juga tidak sepenuhnya mendukung rencana tersebut. Soal pemekaran wilayah membutuhkan kajian ilmiah dengan dukungan basis data yang komprehensif. Pemekaran wilayah harus berefek pada strategisnya wilayah tersebut.
"Kita tidak boleh gegabah. Pemekaran harus berlandaskan bukti empiris agar wilayah tersebut menjadi lebih strategis. Konsepnya, semakin kecil wilayah, maka perhatian juga akan lebih intens." ujarnya.
Ia juga menyoroti peran dan ketergantungan daerah terhadap anggaran dari pemerintah provinsi. Daerah yang diusulkan masuk dalam Jasela harus siap mandiri secara fiskal. Pertimbangan tersebut mengacu pada kemampuan provinsi yang hanya didukung 7-10 kabupaten/kota dalam hal operasional.
Selain itu juga terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi. Ari menambahkan, Pendapatan Asli daerah (PAD) saat ini mencapai Rp15 triliun. Sebagian besar berasal dari pajak kendaraan bermotor. Dengan berdasar regulasi baru, 60 persen dari pajak tersebut akan kembali ke daerah.
Wakil Ketua DPRD Jateng, Setya Arinugroho
- istimewa.
Sementara 40 persen sisanya ke provinsi. Adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat dinilai sangat penting untuk pembangunan. Setiap kepala daerah memiliki visi-misi yang harus diwujudkan. Oleh karena itu, harus ada benang merah yang menghubungkan program-program tersebut.
