Program Strategis Nasional Harus Memperhatikan Keadilan Lingkungan
- Istimewa
Jateng – Wakil Ketua DPRD Jateng, Mohammad Saleh berharap regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN) agar lebih berlandaskan pada prinsip keadilan ekologis. Saleh membuat penelitian tentang rekonstruksi regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN) agar lebih berlandaskan pada prinsip keadilan ekologis.
Dalam forum tersebut, Saleh mempresentasikan gagasannya tentang Rekonstruksi Regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan Basis Keadilan Ekologis.
Menurut dia, dalam perencanaan, pengembangan ekologis sangat mendesak dilakukan.
“Hal itu untuk memastikan PSN tidak hanya menjadi instrumen pembangunan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi masyarakat dan lingkungan,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Jateng Muhammad Saleh
- Istimewa
Studi kasus di dalam penelitian ilmiahnya mencakup proyek bendungan, jalan tol, pembangunan kawasan industri dan pembangunan besar.
Perhatian yang diangkat dalam penelitian tersebut mengenai aspek ekologis lingkungan tentang perubahan fungsi lahan besar yang telah mengakibatkan kehilangan lahan, migrasi paksa penduduk, kerusakan lingkungan, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati.
"Yang jadi permasalahan pembangunan jalan tol, pembangunan kawasan industri dan pembangunan besar dengan perubahan fungsi lahan besar sering kali menyebabkan penggusuran warga, hilangnya sumber mata pencaharian, dan rusaknya ekosistem setempat, dan juga terjadi dalam Pembangunan bendungan," katanya.
"Selain itu, penambangan material untuk keperluan konstruksi sering memicu deforestasi dan mengganggu stabilitas ekologi," tambah Saleh,
Menyinggung dampak lingkungan atas pembangunan, teori Saleh juga menjadikan Pancasila sebagai dasar.
Kaitan penelitian dihubungkan teori keadilan Pancasila sebagai landasan utama dalam disertasinya.
Teori ini menempatkan keadilan sebagai upaya untuk melindungi dan menjamin hak dasar manusia secara proporsional, dengan berpedoman pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan persamaan sosial.
"Pendekatan keadilan Pancasila memberikan kerangka untuk memastikan bahwa regulasi PSN tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga melibatkan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat," jelasnya.
Sebagai teori terapan, Saleh juga mengajukan Teori Hukum Progresif yang melihat hukum sebagai alat yang fleksibel dan dinamis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
