Tingkatkan Pendidikan Perbaiki Kualitas SDM

Wakil Ketua DPRD Jateng Muhammad Saleh
Sumber :
  • Istimewa

Jateng – Bencana banjir bandang di sejumlah wilayah Jawa Tengah mencari perhatian serius. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah meminta agar pemerintah serius mengatasi masalah dampak banjir tersebut. Karena tidak hanya merusak rumah warga tetapi juga sejumlah fasilitas pendidikan. 

img_title Optimalkan Waduk untuk Menghadapi Ancaman Kekeringan

"Kondisi ini mengganggu aktivitas belajar siswa-siswi. Jadi pendidikan anak harus menjadi perhatian serius pemerintah," ujarnya.

Mohammad Saleh, mengingatkan pendidikan merupakan sektor strategis yang tidak boleh terhenti meski kondisi darurat melanda. Karena itu, pemulihan sektor pendidikan pascabencana alam juga harus jadi prioritas Pemerintah. "Anak-anak harus dipastikan mendapatkan jaminan pendidikan yang layak," tambahnya.

img_title Serap Aspirasi di Desa Waru, Anggota DPRD Jateng Soroti Kesetaraan Lapangan Kerja bagi Disabilitas

Pemulihan pendidikan di Jateng, menurut Mohammad Saleh, butuh partisipasi semua pihak. Tidak hanya pemerintah, tapi juga pihak swasta, relawan, organisasi kemasyarakatan atau keagamaan, dan lainnya. Partisipasi itu akan jadi landasan utama dalam percepatan penanganan pemulihan pendidikan pascabencana.

Wakil Ketua DPRD Jateng Muhammad Saleh

Photo :
  • Istimewa

Wakil Ketua DPRD Jateng Muhammad Saleh

Photo :
  • Istimewa

Wakil Ketua DPRD Jateng Muhammad Saleh

Photo :
  • Istimewa

Wakil Ketua DPRD Jateng Muhammad Saleh

Photo :
  • Istimewa
“Upaya pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana harus terus dilakukan dengan mengedepankan semangat optimisme dan gotong royong,” ujarnya.

img_title Perkuat Akses Produk Lokal agar Tembus Pasar Global

Infrastruktur pendidikan yang rusak harus segera diperbaiki. Terutama sekolah-sekolah yang sudah minim fasilitas. Apalagi Pendidikan di Jawa Tengah merupakan prioritas strategis untuk memutus rantai kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan menyiapkan SDM berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. 

"Pemerintah harus fokus pada pemerataan akses, peningkatan mutu, digitalisasi pembelajaran, serta penguatan vokasi (SMK) yang sesuai kebutuhan industri, didukung program untuk warga miskin ekstrem," tambahnya.