Silatnas Ulama PPP Minta Kursi DPR RI di Senayan Bisa Kembali
- Istimewa
Jateng –Silaturahmi Nasional (Silatnas) Ulama PPP yang diprakarsai KH Abdullah Ubab Maimoen berlangsung di Ponpes Al-Anwar Sarang Rembang . Dalam sambutannya putra tertua Syaikhona Mbah Maimoen Zubair tersebut mencurahkan uneg-unegnya dan sangat prihatin melihat perkembangan PPP belakangan ini.
Sejak sebelum muktamar sampa sudah hampir setengah tahun pasca muktamar di Jakarta justru semakin jauh dari harapan para kiyai dan warga PPP pada umumnya. "Melihat kondisi itulah dan didukung oleh usulan para kiyai maka diselenggarakan silatnas ulama PPP," katanya.
Di mata para kiyai keberadaan PPP menjadi kewajiban bagi kita semua untuk terus mengingatkan jika terjadi kesalahan serta menjadi bagian penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dengan prinsip “amar makruf nahi munkar” PPP dituntut terus bersama dalam pemerintahan mewujudkan “baldatun toyyibatun warobbun ghofur”.
"Karena itu keberadaan wakil kita di DPR Pusat harus ada. Karena itulah para ulama dengan Silatnas ini ingin sekali PPP bisa kembali ke Senayan," tambahnya.
DR KH FADHOLAN MUSYAFAK selaku pemimpin jalannya silaturahmi memberikan beberapa penjelasan. Yakni munculnya SK Menkum yg menempatkan Mardiono sebagai ketum mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan hasil muktamar ke sepuluh di Jakarta beberapa bulan lalu khususnya berkaitan dengan AD/ART sebagai dasar dan pijakan organisasi.
Jika AD/ART tdk dipenuhi maka seluruh rangkaian kebijakan dan kegiatan tidak punya dasar alias ilegal. Sementara yg dibuat dasar Mardiono adalah AD/ART muktamar kesembilan di Makasar lima tahun lau. Ini tidak benar karena dalam muktamar di Ancol Jakarta pada September 2025 itu semua produk muktamar Makasar sudah gugur baik kepengurusan maupun AD/ART.
Sementara himbauan dari Menkum utk menyempurnakan hasil muktamar kesepuluh khususnya berkaitan denhan konstitusi partai, ini sama sekali tidak diindahkan. "Sehingga semua kebijakan yang diambil oleh Mardiono seorang, karena tidak melibatkan Sekjen Gus Yasin, adalah tidak saah, seperti menerbitkan Plt dan menyelenggarakan Muswil bahkan terakhir dilaksanakannya Mukernas," tambahnya.
