Sektor Pertanian di Jateng Harus Dikuatkan
- Istimewa
Jateng – Sektor pertanian di Jawa Tengah harus terus dikuatkan. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, sejak zaman reformasi hingga sekarang sektor agrikultur belum tertata dengan baik.
"Di Jawa Tengah harus terus dibangkitkan. Konkretnya, Jawa Tengah mau _ngapain_," ungkapnya saat menjadi pembicara _Focus Discussion Group_ (FGD) "Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif RPJMD Jateng 2025-2029 di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Jateng di Kota Semarang, Rabu (23/4).
Acara juga dihadiri wakil gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, anggota DPD RI Abdul Kholik, Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Fisip Undip Nur Hidayat Sardini, serta, Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Jawa Tengah Musahadi.
Sarif menambahkan, saat ini sudah ada peraturan daerah (Perda) Jawa Tengah No.5 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Dari Perda ini, jelas Sarif, pemerintah memiliki kewajiban dalam menetapkan kawasan usaha tani lintas kabupaten/kota berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
"Juga memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program pemerintah daerah," terang politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah
- Istimewa
Bicara pembangunan pertanian, kata Sarif, adalah naiknya produktivitas. Dia berharap di periode kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, juga konsen di sektor ini.
"Jangan lupa sebutir nasi yang kita makan adalah hasil jerih payah petani. Begitu pula dengan sambal yang kita santap. Semuanya adalah dari tirakat dan doa petani," terangnya.
Atas dasar itu, katanya, berbagai infrastruktur maupun struktur untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mensejahterakan petani harus dilakukan.
"DPRD Jateng siap mengawal, meski saya juga yakin pak Luthfi dan Gus Yasin akan konsen pada ketahanan pangan," sebutnya.
Sebagaimana amanat UUD 45 dan Pancasila, jelas Sarif, pembangunan di bidang pertanian diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan petani. "Karena itu, petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberikan perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat," katanya.
Sarif juga mengapresiasi acara yang digelar DPD RI ini. Menurutnya, ini bisa menjadi awalan sekaligus masukan bagi pemerintah di luar acara Musrenbang. "Bisa menjadi masukan-masukan yang akseleratif, inovatif, tak terbayang, bahkan _out of the book_, tapi sebagai bagian ikut membangun daerah," tandasnya.
