Ferry Firmawan Ingatkan Bahaya dan Perlindungan Konsumen soal Vape
- istimewa.
Jateng – Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang jatuh pada 12 November 2026 menjadi momentum untuk kembali mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Salah satu isu yang patut mendapat perhatian saat ini adalah penggunaan rokok elektrik atau vape, menyusul diterbitkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan keharaman penggunaan vape.
Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI, Ir. Ferry Firmawan, Ph.D. menyambut baik langkah MUI melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Menurutnya, keputusan tersebut perlu dilihat sebagai pengingat bahwa perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian bersama, termasuk dalam menghadapi perkembangan produk konsumsi yang semakin beragam.
“Persoalan vape tidak cukup dilihat sebagai perubahan gaya hidup atau pilihan konsumsi masyarakat. Ada aspek kesehatan, keselamatan, dan perlindungan konsumen yang perlu menjadi perhatian. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar mengenai produk yang mereka gunakan, termasuk risiko yang mungkin ditimbulkannya,” ungkap Ferry.
Ia menilai, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah persepsi bahwa rokok elektrik merupakan alternatif yang lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Padahal, rokok elektrik bukan produk yang sepenuhnya bebas risiko. Kandungan nikotin yang bersifat adiktif serta paparan aerosol dan senyawa kimia tertentu tetap berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan.
Di sisi lain, penyalahgunaan perangkat vape sebagai media konsumsi zat terlarang juga menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan. Namun, menurut Ferry, hal tersebut perlu ditangani secara proporsional melalui pengawasan dan penegakan hukum yang tepat, tanpa menggeneralisasi seluruh pengguna vape sebagai pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
“Jangan sampai masyarakat hanya memahami vape dari sisi tren dan tampilannya, tetapi tidak mengetahui risiko di balik penggunaannya. Edukasi harus berjalan beriringan dengan pengawasan. Terlebih, anak-anak dan remaja merupakan kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan lebih,” tambahnya.
Dalam perspektif perlindungan konsumen, Ferry menekankan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dikonsumsi. Karena itu, produsen, pelaku usaha, maupun distributor harus memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan klaim yang menyesatkan atau membangun persepsi bahwa suatu produk sepenuhnya aman tanpa didukung informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
