Tanggapi Aksi TikToker Bima, Mahfud MD: Pejabat dan Kepala Daerah Harus Mampu Menerima Kritik

VIVAJateng, Nasional - Seorang Tiktoker asal Lampung, Bima Yudho Saputro, mengatakan bahwa keluarganya telah mengalami intimidasi setelah dirinya mengkritik kondisi infrastruktur di provinsinya.

Kritiknya tersebut juga menyebabkan ia dilaporkan ke polisi di Polda Lampung.

Menkopolhukam, Mahfud MD, menyoroti peristiwa tersebut dan mengungkapkan bahwa Bima memiliki hak konstitusional untuk mengkritik pembangunan dan infrastruktur di Lampung.

Dalam tayangan YouTube R66 Newlitics pada tanggal 16 April 2023, ia menyatakan bahwa Bima berhak secara konstitusional untuk menyampaikan kritiknya terhadap kondisi infrastruktur di Lampung, terutama demi perbaikan.

Menurut Mahfud MD, para pejabat dan kepala daerah di wilayah tersebut harus mampu menerima kritikan dengan baik.

Meskipun Bupati Lampung tidak memiliki kewajiban hukum untuk mengikuti kritik tersebut, sebagai seorang pemimpin, ia memiliki kewajiban moral untuk menerimanya.

"Bupati (Lampung) itu mungkin tidak punya kewajiban hukum untuk mengikuti itu, karena itu hanya kritik bukan laporan ke aparat penegak hukum. Tapi, dia punya kewajiban moral sebagai pemimpin," terang Mahfud.

Sebelumnya diketahui TikToker yang tengah kuliah di Australia itu mengkritik Lampung tak maju-maju karena salah satu alasannya masih banyak jalan rusak di berbagai Kabupaten seperti Way Kanan.

Hal itu sempat membuat Gubernur Lampung Arinal menutup kolom komentar akun instagram pribadinya karena para netizen langsung mencoba menyerbunya usai viral kritikan Bima.