KPID Jateng: Tayangan Kekerasan Dominasi Siaran Sepanjang 2024

Dari aspek ruang lingkup Program Siaran Jurnalistik juga ditemukan sejumlah 174 kasus pelanggaran atau 17,4 persen. "Dugaan pelanggaran dalam program jurnalistik ini semisal penayangan atau menyiarkan berita hoaks, tidak akurat atau tidak berimbang," ungkapnya.

Selanjutnya, ruang lingkup Perlindungan pada Anak ditemukan sejumlah 171 kasus atau 17,1 persen. Pelanggaran berupa melanggar prinsip perlindungan anak, seperti menayangkan konten tidak layak untuk usia anak.

Terakhir, ruang lingkup Program Siaran terkait Rokok dan NAPZA mencapai 171 kasus atau 17,1 persen. Dugaan pelanggaran siaran ruang lingkup ini berisi terkait promosi, penggunaan, atau ajakan konsumsi rokok dan NAPZA yang dilarang.

"Sebagaimana diagram rekap dugaan pelanggaran tahun 2024, kategori muatan kekerasan menempati posisi tertinggi dengan 540 kasus, menunjukkan bahwa isu kekerasan dalam program siaran masih menjadi permasalahan serius," tegasnya.

Teguran

Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Jawa Tengah, Anas Syahirul Alim, menambahkan, khusus medio bulan November – Desember 2024, KPID Jawa Tengah telah melayangkan surat teguran bagi lembaga penyiaran yang telah melanggar ketentuan. Terdapat 10 (sepuluh) program siaran pada 6 Lembaga Penyiaran yang dinyatakan melanggar.

Ketentuan yang dilanggar tersebut banyak ditemukan kategori muatan kekerasan, perlindungan anak, dan iklan obat tradisional maupun pengobatan tradisional yang disiarkan baik di radio dan televisi lokal.

Halaman Selanjutnya

"KPID Jawa Tengah melakukan penindakan sesuai regulasi dan melakukan pembinaan. Silakan beriklan dan menerima iklan obat, karena produsen perlu promosi dan lembaga penyiaran perlu cari pendapatan. Tapi harus tetap patuhi rambu-rambu serta jangan sampai menyesatkan konsumen," jelasnya.