Bapokting Aman, Masyarakat Jangan Panic Buying
- Istimewa.
Jateng – DPRD Jawa Tengah mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk mengendalikan keamanan persediaan bahan pokok dan stabilitas harga selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri 1446 H. Wakil Ketua DPRD Jateng, Setya Arinugroho menyebutkan lonjakan harga yang tidak wajar pada beberapa kebutuhan dan beberapa daerah perlu diintervensi oleh pemerintah.
“(Harga) Kebutuhan pokok naik selama Ramadan itu memang sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa mengindarinya. Nah, butuh peran pemerintah untuk menstabilkan lonjakan harga melalui operasi pasar. Ini harus bisa dilaksanakan secara optimal biar harga-harga pasar bisa ditekan,” jelasnya saat ditemui dalam rapat bersama struktur PKS Jawa Tengah.
Tingginya jumlah permintaan pasar menjadi salah satu faktor kenaikan harga bahan pokok penting (Bapokting). Konsep hemat konsumsi tidak berlaku selama Ramadan. Meskipun konsumsi hanya dilakukan saat berbuka dan sahur, namun peningkatannya justru semakin signifikan.
Bila kenaikan harga masih berkisar lima persen, maka itu kenaikan yang wajar karena penjual ingin mendapatkan keuntungan. Namun, jika terjadi kendala penghambatan distribusi bahan pokok yang menyebabkan kenaikan harga, maka pemerintah melalui BUMN akan melakukan intervensi harga pasar.
Faktor lain kenaikan harga juga disebabkan oleh produktivitas sumber pangan yang kurang optimal. Selain itu, beberapa faktor eksternal seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan perubahan iklim juga berpengaruh. Jawa Tengah sendiri sejak awal tahun harus menghadapi dampak banjir yang terjadi di beberapa daerah. Hal tersebut tentu berpengaruh pada ketersediaan bahan pokok. Produktivitas pertanian tentu akan mengalami penurunan dan distribusi barang juga akan terhambat.
Kenaikan harga kebutuhan pokok perlu menjadi perhatian semua kalangan, bukan hanya pemerintah, namun partisipasi masyarakat untuk mengawasinya juga sangat dibutuhkan. Pemerintah perlu bekerja sama dengan banyak pihak, seperti Dinas Ketahanan Pangan, BUMN terkait, aparat penegak hukum, dan Pemerintah Pusat. Operasi pasar menjadi upaya untuk bisa mengintervensi harga pasar agar tidak terjadi lonjakan yang tidak wajar.
Wakil Ketua DPRD Jateng, Setya Arinugroho
- istimewa.