SIPD Belum Dibuka, Fraksi PPP Jateng Curiga Pemprov Hapus Skema Hibah Pesantren

"Alih-alih menutup ruang untuk hibah, kami mendesak agar Pemprov mengembalikan alokasi hibah pesantren dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026," tegas Naryoko.

Fraksi PPP mendorong pemerintah membangun skema bantuan yang adil, transparan, dan akuntabel bagi semua lembaga kependidikan agama, termasuk madrasah dan pesantren. Dengan langkah ini, Fraksi PPP berharap dapat memastikan keberlanjutan pendidikan keagamaan yang berkualitas di Jawa Tengah, demi masa depan generasi muda yang beriman dan berakhlak mulia.