Kemendagri: Kebijakan Daerah Harus Lahir dari Data, Bukan Reaktif Hadapi Gejolak Global
- Istimewa
Jateng – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk menyusun kebijakan yang lebih antisipatif dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks.
Menurutnya, dinamika geopolitik, perubahan ekonomi dunia, hingga perkembangan teknologi menuntut daerah tidak lagi hanya merespons persoalan setelah terjadi, tetapi mampu mengantisipasi berbagai risiko melalui kebijakan yang disusun berdasarkan riset dan bukti (evidence-based policy).
"Kita harus mulai membangun kebijakan yang bersifat antisipatif, bukan sekadar reaktif. Kebijakan harus lahir dari identifikasi masalah, analisis data, serta proyeksi terhadap tantangan yang akan dihadapi daerah di masa depan," ungkap Yusharto saat menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Riset yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Makassar di Grand Cemara Hotel Jakarta pada Kamis, 9 Juli 2026.
Lebih lanjut dalam paparanya, Yusharto menjelaskan bahwa tantangan pembangunan daerah saat ini tidak lagi bersifat lokal semata, melainkan dipengaruhi oleh berbagai perkembangan global yang memerlukan respons kebijakan secara cepat, tepat, dan terukur. Oleh karena itu, peran riset dan analisis kebijakan menjadi semakin strategis sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah daerah.
Dia mencontohkan bagaimana Pemkot Makassar perlu mulai membaca peluang sekaligus tantangan dari posisi strategis wilayahnya yang berada pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yang menjadi salah satu lintasan pelayaran internasional.
Menurutnya, keberadaan jalur strategis tersebut seharusnya tidak hanya dipandang sebagai potensi ekonomi, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan antisipatif, mulai dari aspek pelayanan publik, keselamatan pelayaran, penanganan keadaan darurat, hingga penguatan kerja sama antarinstansi.
"Kita harus mampu melihat manfaat yang bisa dikembangkan sekaligus tantangan yang mungkin muncul. Misalnya, apabila terjadi keadaan darurat di jalur pelayaran internasional yang berada di wilayah Makassar, apakah pemerintah daerah telah memiliki kebijakan yang mengantisipasi kondisi tersebut," jelasnya.
Selain itu, dirinya menilai Kota Makassar memiliki potensi besar sebagai simpul perdagangan dan gerbang kawasan timur Indonesia. Dengan jejaring kerja sama internasional yang dimiliki, termasuk melalui skema sister city, pemerintah daerah didorong untuk memanfaatkan peluang tersebut guna memperkuat pemasaran produk lokal serta memperluas akses ekspor komoditas dari Sulawesi Selatan maupun kawasan Indonesia Timur.
