Kepala BSKDN: Daerah Perlu Perkuat Resiliensi Ekonomi Hadapi Risiko Perubahan Iklim
- Istimewa
“Perubahan iklim ini adalah isu yang sangat kompleks dan tidak mudah untuk diselesaikan hanya dengan satu disiplin ilmu. Jadi, dilihat dari kerangka kita melihat perubahan iklim itu memang pendekatannya harus transdisiplin,” ujar Maxensius.
Menurutnya, pemerintah juga perlu memiliki data iklim yang lebih sesuai dengan karakter Indonesia. Data tersebut penting untuk membantu pemerintah menghitung dampak bencana secara lebih presisi dan mempercepat respons ketika terjadi bencana.
“Kalau kita punya data iklim yang betul-betul bercirikan Indonesia, kita bisa betul-betul cepat dalam merespon,” tambahnya.
Sementara itu, Perwakilan Kementerian PPN/Bappenas Irfan D. Yananto menilai perubahan iklim perlu menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah. Menurutnya, perubahan iklim tidak hanya menghadirkan risiko, tetapi juga peluang yang dapat dimanfaatkan melalui perencanaan yang tepat.
“Kita tidak bisa melepaskan isu perubahan iklim ini menjadi isu tersendiri tapi menjadi isu pembangunan yang perlu ditangani secara komprehensif,” ungkap Irfan.
Dirinya menambahkan, penguatan ekonomi hijau di daerah juga perlu ditopang skema pendanaan yang lebih inovatif, termasuk dengan memperluas keterlibatan sektor swasta. Dengan demikian, upaya membangun daerah yang tangguh terhadap perubahan iklim dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.
