Kepala BSKDN: Daerah Perlu Perkuat Resiliensi Ekonomi Hadapi Risiko Perubahan Iklim
- Istimewa
Jateng – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menilai daerah perlu memperkuat resiliensi atau ketahanan ekonomi agar mampu menghadapi berbagai risiko yang ditimbulkan perubahan iklim.
Menurutnya, perubahan iklim tidak lagi sekadar persoalan lingkungan, tetapi telah menjadi risiko sistemik yang dapat memengaruhi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Bukan hanya kembali pada kondisi sebelum bencana tetapi membangun struktur ekonomi yang lebih kuat setelah menghadapi guncangan,” ujar Yusharto saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kajian Penguatan Resiliensi Ekonomi Daerah Terhadap Perubahan Iklim” di Naraya Hotel Jakarta pada Selasa, (1/9/2026).
Yusharto mengatakan kemampuan setiap daerah dalam menghadapi perubahan iklim berbeda-beda. Hasil kajian pada enam daerah menunjukkan karakter ekonomi, kondisi geografis, konektivitas, dan kapasitas fiskal turut menentukan tingkat kerentanan serta kemampuan daerah menghadapi guncangan.
“Karena itu, pendekatan yang seragam tidak akan cukup, kebijakan perlu disesuaikan dengan karakter dan tingkat risiko dari masing-masing daerah,” jelasnya.
Dia menambahkan, daerah perlu mengubah pendekatan dari sekadar menangani dampak menjadi mengelola risiko. Penguatan resiliensi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan bertahan dan pulih saat bencana, tetapi juga kemampuan beradaptasi serta melakukan transformasi ketika pola pembangunan yang ada tidak lagi memadai menghadapi risiko perubahan iklim.
Untuk itu, Yusharto menyebut lima langkah yang perlu diperhatikan daerah, yaitu diversifikasi ekonomi, pembangunan infrastruktur tahan iklim, reformasi tata kelola dan penganggaran berbasis risiko, perlindungan sosial adaptif, serta transisi menuju ekonomi hijau dan rendah karbon.
Berbagai langkah tersebut, lanjutnya, perlu diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Risiko perubahan iklim harus menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan, target, indikator kinerja, kebutuhan infrastruktur, hingga dukungan anggaran.
“RPJMD harus mampu menerjemahkan risiko iklim menjadi prioritas pembangunan, target, indikator kinerja, kebutuhan infrastruktur dan dukungan anggaran. Dengan demikian risiko iklim tidak lagi menjadi isu sektoral tapi menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan strategis pembangunan di tingkat daerah,” kata Yusharto.
Penguatan resiliensi ekonomi juga membutuhkan dukungan data dan kolaborasi lintas sektor. Perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Maxensius Tri Sambodo mengatakan perubahan iklim merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu sekaligus melibatkan masyarakat.
“Perubahan iklim ini adalah isu yang sangat kompleks dan tidak mudah untuk diselesaikan hanya dengan satu disiplin ilmu. Jadi, dilihat dari kerangka kita melihat perubahan iklim itu memang pendekatannya harus transdisiplin,” ujar Maxensius.
Menurutnya, pemerintah juga perlu memiliki data iklim yang lebih sesuai dengan karakter Indonesia. Data tersebut penting untuk membantu pemerintah menghitung dampak bencana secara lebih presisi dan mempercepat respons ketika terjadi bencana.
“Kalau kita punya data iklim yang betul-betul bercirikan Indonesia, kita bisa betul-betul cepat dalam merespon,” tambahnya.
Sementara itu, Perwakilan Kementerian PPN/Bappenas Irfan D. Yananto menilai perubahan iklim perlu menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah. Menurutnya, perubahan iklim tidak hanya menghadirkan risiko, tetapi juga peluang yang dapat dimanfaatkan melalui perencanaan yang tepat.
“Kita tidak bisa melepaskan isu perubahan iklim ini menjadi isu tersendiri tapi menjadi isu pembangunan yang perlu ditangani secara komprehensif,” ungkap Irfan.
Dirinya menambahkan, penguatan ekonomi hijau di daerah juga perlu ditopang skema pendanaan yang lebih inovatif, termasuk dengan memperluas keterlibatan sektor swasta. Dengan demikian, upaya membangun daerah yang tangguh terhadap perubahan iklim dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.
