Maladewa Alami Masalah Keuangan, Pecat Massal 225 Pejabat Politik Termasuk 7 Menteri

Male –  Maladewa yang dikenal sebagai tujuan liburan mewah dengan pantai pasir putih bersih dan resor terpencil, kini tengah dilanda pemecatan massal pejabat politik.

"Presiden Maladewa telah memecat lebih dari 225 pejabat politik, termasuk menteri, dalam upaya untuk mengurangi pengeluaran negara di Samudra Hindia yang kekurangan uang itu," demikian dilaporkan kantor presiden Maladewa pada hari Selasa (15/10/2024) seperti dikutip dari AFP.

Di antara mereka yang dipecat adalah tujuh menteri negara, 43 wakil menteri, dan 178 direktur politik.

Presiden Mohamed Muizzu memerintahkan pemecatan orang-orang yang ditunjuknya setelah berkuasa tahun lalu, karena negara kecil namun berlokasi strategis itu berjuang untuk mencegah krisis utang.

"Pengurangan signifikan dalam penunjukan pejabat politik ini sejalan dengan upaya presiden yang lebih luas untuk merampingkan operasi pemerintah dan memastikan penggunaan dana publik yang lebih efisien," kata pernyataan dari kantor Presiden Muizzu.

Sejauh ini tidak disebutkan fungsi apa yang mereka lakukan di Maladewa, negara kecil berpenduduk sekitar setengah juta orang itu.

Pernyataan dari kantor Presiden Maladewa sejauh ini tidak menyebutkan berapa banyak lagi pejabat politik yang masih menjabat dalam pemerintahan, tetapi menambahkan bahwa pengurangan staf secara besar-besaran akan menghemat anggaran negara sekitar $370.000 atau Rp5,7 miliar per bulan.

Maladewa mengatakan pada bulan September bahwa masalah keuangannya bersifat "sementara" dan bahwa negara tersebut tidak berencana untuk mencari dana talangan dari Dana Moneter Internasional meskipun ada peringatan tentang kemungkinan gagal bayar negara.