Pengusaha Jusuf Hamka Tagih Utang ke Pemerintah: Mahkamah Agung Putuskan Bayar Rp 400 Miliar

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa Pemerintah wajib menagih utang kepada semua pihak, termasuk rakyat, pengusaha, dan swasta.

Mahfud menekankan bahwa jika hukum menyatakan adanya utang, maka Pemerintah harus memenuhi kewajibannya.

Mahfud juga menyatakan bahwa pihaknya sedang mempelajari dokumen-dokumen terkait utang yang diajukan oleh Jusuf Hamka.

Ia berencana untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.